Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konsep Demokrasi dalam Islam Nusantara Perspektif Kiai Mojo


Penulis: Alfi Nurafika

Konsep demokrasi atau yang kita kenal sekarang dengan konsep pembagian kekuasaan trias politica, ternyata telah dirumuskan jauh sebelum Rousseau, Jhon Locke atau Montesqieu oleh salah satu ulama Nusantara, yaitu Kiai Mojo.

Beliau menggagas ide pembagian kekuasaan sebagai wujud pemerintahan yang demokratis ala islam Nusantara.

Gagasan demokrasi oleh Kiai Mojo dilatar belakangi oleh model kepemimpinan Pangeran Diponegoro, yang pada awalnya Kiai mojo mendukung penuh pemerintahan Diponegoro. 

Namun seiring berkembangnya perang Jawa, Kiai Mojo mulai merasa jengkel atas pemerintahan Diponegoro dan mulai mengkritiknya. Sebelum membahas tentang model kepemimpinan Diponegoro dan gagasan Kiai Mojo, akan dipaparkan terlebih dahulu tentang pelajaran kepemimpinan yang bisa diambil dari Pangeran Diponegoro.

Pangeran Diponegoro adalah sosok pemimpin yang mau terjun langsung ke masyarakat, atau meminjam istilah Jokowi yaitu blusukan

Beliau juga mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus mensejahterakan rakyat, yaitu dengan melihat langsung kondisi pasar serta mengecek harga di pasar dan menjaga agar harga tersebut tetap stabil dan dapat dijangkau rakyat.

Pelajaran lain adalah teladan atas hadist kullukum ra’in, wakullukum mas’ulun an ra’iyatihi.

Bahwa setiap pemimpin diumpakan sebagai penggembala (cah angon) yang bertanggung jawab atas gembalaannya, dimana penggembala tidak boleh membiarkan gembalaannya kelaparan, dan tidak hanya memanfaatkan gembalaannya untuk hanya diambil, susu, kulit dan dagingnya saja.

Perdebatan Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro dalam memaknai khilafah

Selanjutnya konsep Demokrasi yang dikemukakan oleh Kiai Mojo dimulai dari perdebatannya dengan Diponegoro dalam memaknai khilafah.

Dalam pandangan Kiai Mojo, khilafah adalah sebuah pemerintahan yang terdiri dari empat pilar kekuasaan, yaitu ratu, wali-auliya, phandita (ulama), dan mukmin (masyarakat sipil). Konsep ini bertujuan sebagai pembatas kekuasaan atas pemerintahan yang monarki absolut.

Gagasan Kiai Mojo jika dikontekskan dengan sistem pemerintahan di Indonesia kini adalah kekuasaan legislatif (wali), yudikatif (ulama atau pandhita), eksekutif (ratu) dan masyarakat sipil (mukmin). ide negara demokrasi ternyata juga telah disebutkan dalam berbagai kitab atau babad sejarah Nusantara.

Antara lain, dalam babad tanah Jawi disebutkan pembagian kekuasaan antara Amangkuratt II dan Pangeran Puger. Dalam Babad Giyanti juga disebutkan pembagian kewenangan urusan kepala negara yang menjadi kewenangan raja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan patih, penasehat, dan tumenggung.

Sementara dalam Hikayat Banjar dan Carub Kandha disebut pembagian kekuasaan antara urusan agama dan dirgama (politik pemerintahan).

Ide Kiai Mojo ini oleh Pangeran Diponegoro ditolak. Diponegoro menginginkan kekuasaan seperti Sunan Giri atau raja Demak dan Sultan Agung, dimana agama menyatu dengan dirgama, dan agama sebagai pemberi legitimasi terhadap kakuasaan raja atau konsep pemerintahan monarki absolut.

Mengetahui argumentasi Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo menjawab dengan mengatakan bahwa posisi ulama dan umara adalah sederajat, ulama memberi legitimasi dalam hal duniawi untuk keadilan dan kemaslahatan, jika politik dinilai menyimpang maka legitimasi tersebut bisa saja dicabut.

Menurut Kiai Mojo ulama adalah sebagai pembatas kekuasaan jikalau kekuasaan dirgama tersebut menyimpang. Sementara argumen Pangeran Diponegoro tentang kepemimpinan Sunan Giri dijawab oleh Kiai Mojo, bahwa Sunan Giri hanya memerintah selama 41 hari, sehingga tidak bisa dijadikan referensi untuk konsep negara ideal.

Perdebatan antara Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro tidak melahirkan titik temu, akhirnya dilakukan musyawarah bersama para pembesar dan para ulama dengan mengaji kitab Nashihatul Muluk nya Imam Al-ghazali.

Dalam kitab tersebut dijelaskan mengenai contoh teladan pemimpin dan disebut juga pembagian kekuasaan antara raja dan wazir. Yang oleh kiai mojo disimpulkan sebagai pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif yang kemudian ditambah dengan kekuasaan yudikatif.

Akhir dari perdebatan ini adalah dibuangnya Kiai Mojo ke Tondano, Sulawesi Utara kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Makassar. Perdebatan tentang pembagiam kekuasaan ini kemudian muncul kembali pada masa awal berdirinya Indonesia.

Tetapi kemudian ide seperti yang diungkapakan oleh Kiai Mojo-lah yang dipilih sebagai bentuk NKRI seperti yang kita saksikan pada hari ini.

Sumber Bacaan
Ahmad Baso, Islam Nusantra, Pustaka Afid

Post a Comment for "Konsep Demokrasi dalam Islam Nusantara Perspektif Kiai Mojo "