Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ilmu Ekonomi Islam Nusantara


Penulis: Ilham Kamal

Ilmu ekonomi Islam Nusantara adalah tentang bagaimana menyiasati dan mengelola alam Nusantara ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi yang dikembangkan orang-orang pesantren dalam ilmu ekonomi Islam Nusantara adalah cara atau pendekatan strategis spesifik untuk konteks Nusantara dan sekitarnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, ternyata pesantren menyediakan cara dan pendekatan straregis itu dari dalam tradisi beragama dan berkebangsaannya. 

Bila diperhatikan dalam sejarah berekonomi, bangsa kita sejak masa Wali Songo dari abad 14-15, isi pasal 33 UUD 1945 sebenarnya menggambarkan praktik dan juga sistem ber ekonomi bangsa yang sudah dilakukan sejak dulu.

Bahkan raja-raja Nusantara termasuk bangsa asing yang hendak berdagang ke Nusantara harus ikut sistem ini. Baru kemudian setelah kedatangan VOC ke Indonesia hancurlah sistem tersebut, dengan memperkenalkan sistem monopoli dan feodalisme raja-raja. 

Itu terjadi dari masa Sultan Agung , Pakubuwono II, hinga ke Sistem Tanam Paksa yang memaksakan pengintegrasian ekonomi Nusantara ke dalam kerangkeng sistem ekonomi kapitalisme global.

Konstruksi ekonomi Islam Nusantara dimulai dari islamisasi di Nusantara, yang pada abad 14-15, pasca ambruknya Pajajaran dan Majapahit, terjadi konsolidasi Islam Nusantara dimana ekonomi musyarakah menjadi fondasi sosial-politik bangsa kita. Ketika raja-raja Nusantara masuk Islam, yang pertama diminta bukan hanya komitmen keagamaan mereka. 

Para raja-raja juga berkomitmen pada ilmu ekonomi khas Nusantara, yang berarti raja-raja harus meninggalkan sistem feodalisme. Dan konsekuensinya, raja-raja Nusantara bukan lagi pemilik dan penguasa tanah yang memeungut pajak dan upeti dari rakyat seenaknya untuk pendapatan negara.

Dalam hal ini raja berlaku sebagai seorang pedagang. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Sultan Malik Zhahir dari Pasai misalnya, setelah masuk Islam Ia harus menjadi pedagang, bukan penguasa tanah dan pemungut pajak.

Perdagangan memberikan kontribusi pada terkikisnya tardisi feodal raja-raja, sistem upeti, sistem tenaga kerja paksa, dan juga ketergantungan pada subsisdi. 

Hal ini juga menjadi instrumen awal menggerakan kesadaran tentang bangsa yang mandiri, merdeka dan berdaulat, sekaligus sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat. 

Implikasi beikutnya, kesejahtraan juga merata ke dalam masyarakat, karena tanah menjadi faktor produksi yang dikelola langsung oleh rakyat, ini memberikan kebebasan kepemilikan tanah untuk individu-individu. ketika tanah telah menjadi milik rakyat sepenuhnya maka pertanian akan tumbuh, pendapatan rakyat meningkat dan sumber pangan seperti beras menjadi murah.

Karena tanah merupakan salah satu unsur terpenting bagi perkembangan perekonomian di Nusantara, maka pesantren pun berupaya mengakarkan fiqih ke dalam basis tanah dan akar komunal kepemilikan tanah. 

Kita tahu bahwa di Arab, sebagai tempat awal mula lahirnya hukum-hukum Islam, karena memang secara geografis disana adalah padang pasir, maka secara Fiqih muamalah, pembahasan tentang tanah pun sangat longgar. 

Hal ini jelas berbeda dengan kondisi di Nusantara yang mana bisa dikatakan tanah adalah komponen yang jauh lebih besar dari pada pasir.

Peran Pesantren Dalam Ekonomi Nusantara
Dalam hal ilmu ekonomi Nusantara, pesantren memiliki andil yang besar. Mereka berupaya untuk mengarahkan ekonomi Nusantara menjadi berbasis kekeluargaa atau milik bersama. 

Salah satu doktrin ilmu ekonomi pesantren yang perlu diperhatikan dalam kegiatan usaha bersama atau usaha untuk kemaslahatan bersama yaitu “sebuah musyarakah harus menjamin adanya resiprositas, take-and-give, saling berbagi antara menerima dan memberi”. 

Seperti dalam pepatah yang mengatakan “tuna sathak bathi sanak” (walau rugi dalam transaksi ekonomi, tapi kita bisa mendapatkan saudara dalam kegiatan ekonomi tersebut). 

Ideologi orang-orang pesantren bukan hanya mementingkan pemerataan, dalam arti bagaimana kue pembangunan itu bisa dibagi bersama secara adil dan merata, tapi juga bagaimana memperbesar porsi kue itu kepada masing-masing pihak agar bisa sama-sama merasakan kenyang.

Doktrin Musyarakah
Dalam sistem feodal, rakyat dipasa bekerja (kerja rodi), tanpa upah, untuk menggerakan roda perekonomian. Kapitalisme membuat manusia rajin bekerja dengan iming-iming dapat uang cash bulanan atau gaji bila mereka menjadi buruh. Tapi, sistem ekonomi kekeluargaan dan musyarakah di nusantara ini bekerja atas dasar kebersamaan dan persaudaraan. 

Di desa, manusia-manusia dibuat merdeka, yakni bekerja untuk kehidupan mereka, yang dimungkinkan karena penguasaan yang sama terhadap tanah. Dengan penguasaan tanah ini orang-orang desa terhindar untuk menjadi buruh atau kuli.

Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan telah berhasil mengembangkan teori dan sistem ekonomi Islam terus dilakukan secara konsisten. Dan ini juga merupakan tanda konsep ekonomi Islam Nusantara telah luas dan dapat diterima dalam masyarakat. 

Sistem ekonomi Islam sangat prospek, tidak hanya untuk saat ini tetapi untuk jangka panjang, tetapi ini harus mewakili untuk umat Islam untuk terus-menerus melakukan kajian, evaluasi dan mencari solusi terhadap teori, konsep dan implementasi ekonomi Islam untuk berbagai model dan bentuknya.

Sumber Bacaan
Islam Nusantara, Ahmad Baso

Post a Comment for "Ilmu Ekonomi Islam Nusantara"